JAKARTA,quickq官网正版下载 DISWAY.ID - Tim kuasa hukum keluarga Vina Cirebon mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Senin, 27 Mei 2024.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan kedatangannya tersebut untuk melaporkan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon.

BACA JUGA:Pegi Alias Perong Bantah Terlibat Kasus Pembunuhan Vina, Ketua IPW: Polisi Harus Profesional dan Hormati HAM

BACA JUGA:Kasus Pembunuhan Vina Cirebon Kembali Viral, Keluarga Alami Trauma Berat

"Terima kasih atas atensinya ke Komnas HAM, pada hari ini kami Komnas HAM menerima pengaduan laporan dari kuasa hukum keluarga Vina, ibu Maya dan rekan-rekannya dari kantor Hotman Paris. Kami sudah menerimanya dan mendalaminya tentu kami akan menindaklanjutinya terkait laporan ini," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing dikantornya, Senin.

Kepada Komnas HAM, kata Uli, keluarga Vina meminta kepastian untuk diadakan trauma healing.

"Kemudian yang paling concern ke Komnas HAM terkait perlindungan kelompok rentan perempuan dan anak, terkait dengan kami ingin memastikan proses hukumnya adil terhadap kelompok perempuan ini, kelompok rentan ini, perempuan dan anak sebagai korban, Vina, itu yang dilaporkan ke kami oleh kuasa hukum dan juga terkait kepastian terkait adanya trauma healing untuk keluarga Vina," ujar Uli. 

BACA JUGA:Datangi Komnas HAM, Keluarga Vina Cirebon Tuntut Uang Ganti Rugi

BACA JUGA:Linda Cuma Akting Kesurupan Arwah Vina? Tigor Otadan: Maaf Saya Tidak Melihat...

Sementara itu, kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan trauma yang dirasakan oleh keluarga yaitu seperti mengingat kebiasaan hingga penyiksaan Vina.

"Trauma ya sangat luar biasa, masih terus mengingat, mengingat kebiasaan Vina, mengingat wajah Vina, mengingat luka dan penyiksaan yang dialami oleh Vina, tentunya keluarga selalu terngiang-terngiang lah, jadi ya memang saya sampaikan juga bagaimanpun kita harus memberikan pendampingan untuk trauma healing tersebut," ujarnya.

"Karena ini kan viral terus, beritanya naik-naik terus sehingga banyak pihak yang pro dan kontra, tentunya mereka harus punya kekuatan, jangan sampai mereka akhirnya putus, mendengar adanya dua DPO yang hilang, nah ini yang kita kuatkan supaya ga campur aduklah," sambungnya.

• ·BAZNAS Raih Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016
• ·Cerita Bung Hatta Tertib Table Manner, Makan Rendang Pakai Garpu
• ·Ratusan Warga Demo KPK Desak Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi RSUD Tigaraksa
• ·Kembali Diperiksa KPK, Ketua Gapensi Semarang Irit Bicara
• ·Penjualan Mobil Tesla Remuk pada April 2025, Rontok Lebih dari 50 Persen
• ·Megawati Bakal Serahkan 370 Rekomendasi Calon Kepala Daerah PDIP Dalam Waktu Dekat Ini
• ·Wow! Sampah Malam Tahun Baru di Jakarta Mencapai 225 Ton!
• ·Panggil Freddy Widjaja, Polda Metro Terus Dalami Laporan Terhadap Franky Widjaja
• ·VIDEO: Pasien Pertama yang Bisa Pulang dari RS dengan Jantung Buatan
• ·Ratusan Warga Demo KPK Desak Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi RSUD Tigaraksa
• ·Orang dengan Kondisi Ini Tak Disarankan Makan Udang
• ·Kapan Pendaftaran Upacara 17 Agustus 2024 di IKN dan Jakarta? Cek Link dan Syaratnya
• ·Anies Sebut Masalah HAM di Papua Terjadi Karena Tak Adanya Keadilan
• ·FOTO: Penampakan Paspor Indonesia Desain Baru Berwarna Merah
• ·Hasto Dengar Ada Menteri yang Pernah Sampaikan Keinginan Jokowi Jadi Ketum PDIP
• ·Berjasa Menangkan Prabowo