JAKARTA,quickq最新官方 DISWAY.ID --Kendati dibentuk sebagai badan optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam membiayai pembangunan ke depan, sejumlah Pengamat Ekonomi juga turut kembali memperingatkan sejumlah risiko yang menunggu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

Menurut Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, salah satu risiko yang harus diwaspadai oleh Danantara adalah pengawasan ekonomi.

Dalam hal ini, dirinya mencontohkan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998, dimana terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan kepada dana Pemerintah sebesar Rp 144,5 triliun, yang sebelumnya diberikan sebagai bantuan kepada bank-bank yang terdampak krisis.

BACA JUGA:Pengamat: Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK Bisa Memperburuk Hubungan Megawati dan Prabowo

BACA JUGA:Program 'Remaja Bernegara' NasDem Diapresiasi UGM: Bekal Agar Handal Berpolitik

"Skenario serupa bisa saja terjadi. Pengalaman itu menunjukkan dampak besar dari lemahnya pengawasan ekonomi," ujar Hardjuno kepada awak media di Jakarta, pada Kamis 20 Februari 2025.

Menurut Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, hal ini tentunya merupakan situasi yang sangat berisiko.

Oleh karena itulah, dirinya menambahkan bahwa harus ada langkah antisipasi dari pihak Danantara ini sendiri untuk menurunkan risiko adanya kegagalan.

"Karena itu kalau ada antisipasi, misalnya ada badan pengawas, ada orang-orang yang kredibel, mantan KPK, mantan PPK, atau PPKP, ya. Transparansi dan kontabilitas melalui report yang terbuka dan sebagainya itu perlu dilakukan," ucap Tauhid.

BACA JUGA:Instruksi Megawati Ampuh, Jumlah Kehadiran Magelang Retreat Berkurang: 47 Kepala Daerah Absen Tanpa Kabar!

BACA JUGA:Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar: Silahkan Saja, Negara Ini Negara Hukum

Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, dirinya juga menyoroti beban fiskal Indonesia yang semakin mengkhawatirkan akibat hutang yang semakin menumpuk. Menurutnya, pembentukkan Danantara justru malah menambah beban APBN.

"Membentuk Badan baru membutuhkan anggaran, ini yang bisa bikin boros. Banyak juga Kementerian atau Lembaga yang baru dibentuk belum jelas alokasi anggarannya," pungkas Esther.

Sementara itu menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, sebagai entitas baru, Danantara belum memiliki pengalaman dalam mengelola dana investasi besar. 

• 1
• 2
• »

• ·Mengenal Lasem, Kawasan Multientis Asal Batik Tiga Negeri yang Khas
• ·Aksi Demonstrasi Hari Buruh di DPR Disusupi Anarko, Massa Anarkis Lempari Kendaraan
• ·Cepat Klaim! Saldo DANA Kaget Ratusan Ribu di Hari Ahad
• ·DPRD Minta Pramono Mulai Terapkan ERP, Bisa Mulai Tahap Satu di Jalan Utama
• ·Kualitas Air Masih Buruk, Praktik Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Perlu Dievaluasi
• ·Geger di Gedung DPRD DKI Jakarta, Inisial 'NS' Diduga Pelaku Pelecehan, Siapa Dia?
• ·Istana Akui Program Makan Bergizi Gratis di Kendari Masih Pakai Dana Pribadi Prabowo
• ·Peringatan Isra Miraj 2025 Jatuh Pada Tanggal Berapa? Cek Informasinya
• ·Catat, Prabowo Optimis Indonesia Tak Impor Pangan hingga Akhir 2025
• ·Isi Aturan Kepmenpan
• ·4 Oknum Polisi Disidang Etik, AKP hingga Brigadir Didemosi Terkait Dugaan Pemerasan Penonton DWP
• ·Istana Akui Program Makan Bergizi Gratis di Kendari Masih Pakai Dana Pribadi Prabowo
• ·Mahfud MD Desak Kasus Pagar Laut Segera Dijerat Pidana, Publik Salahkan Utang Budi Oligarki
• ·Dua Hari Gelar Tenda, 15 Orang Demo di Depan Balai Kota Minta Dirut Bank DKI Dicopot
• ·Asal Jalan Ditutup, Dishub DKI Sebut JLNT Aman Dilintasi Pesepeda
• ·FOTO: Semarak Berbuka Puasa di Kampung Ramadan Jogokariyan