Standar Pemeriksaan di Tiap Bandara Ternyata Kerap Berbeda, Kok Bisa?
Bagi kalian yang kerap bepergian ke luar negeri melalui jalur penerbangan, mungkin pernah menemui standar keamanan yang berbeda-beda di berbagai bandara.
Di sebuah bandara mungkin kamu perlu melepas sepatu saat pemeriksaan, tapi di bandara lain kamu hanya harus melepas sepatu jika alas kaki yang dipakai menutupi pergelangan kaki.
Pemeriksaan di bandara juga berbeda-beda menyangkut laptop di dalam tas serta hal yang sama pun berlaku untuk cairan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun mengapa kamu mendapatkan instruksi yang berbeda dari satu bandara ke bandara lainnya, jawabannya adalah karena teknologi.
Seperti dikutip Stuff, Direktur Senior Keamanan, Teknologi, dan Inovasi ACI World, Billy Shallow, mengatakan persyaratan pemeriksaan didasarkan pada risiko dan ditetapkan oleh regulator nasional, sejalan dengan standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
Dia mengatakan, tergantung pada tingkat ancaman suatu negara, beberapa bandara mungkin memilih tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi. Shallow menyebut banyak bandara telah menerapkan teknologi terkini seperti Computed Tomography Scanner (CT) dan Advanced Imaging Technology.
Mesin CT memiliki kemampuan deteksi ledakan, yang memungkinkan cairan dan barang elektronik berukuran besar tetap berada di dalam tas.
Pada Januari lalu, Bandara Auckland bergabung dengan Christchurch dan Wellington memasang mesin ini, yang berarti penumpang internasional tidak perlu mengeluarkan laptop dan cairan dari tas jinjing mereka. Otoritas Penerbangan Sipil Selandia Baru mengatakan kemampuan pemindaian CT dipasang di semua titik pemeriksaan penumpang di seluruh negeri.
Shallow mengungkapkan, banyak negara lain yang telah mewajibkan teknologi ini, seperti Inggris, Belanda, Amerika Serikat, dan Australia, karena manfaat tambahannya. Dan kini semakin banyak teknologi yang sedang berkembang.
Sistem Deteksi Barang Terlarang Otomatis sedang diterapkan, dirancang untuk menangkap ancaman non-ledakan seperti senjata api dan pisau, meningkatkan tingkat keamanan dan mengurangi beban kerja pemeriksaan tradisional.
Shallow mengatakan bahwa investasi pada teknologi ini tidak diwajibkan bagi semua negara, karena harus didasarkan pada tingkat risiko masing-masing negara.
ACI merekomendasikan penumpang untuk memeriksa situs web bandara untuk menemukan barang terlarang yang tidak boleh dibawa ke dalam pesawat.
Shallow menambahkan, penumpang harus mendengarkan saran dari staf keamanan bandara tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk mengurangi kemungkinan mereka dihentikan saat pemeriksaan.
Pembatasan cairan, aerosol, dan gel tidak boleh lebih dari 100ml di dalam pesawat, dan semua cairan harus dimasukkan ke dalam kantong 1L yang bening dan transparan.
Shallow mengatakan alasan utama penolakan bagasi adalah karena banyaknya cairan di dalam tas, dan air menjadi salah satu barang yang paling terlupakan.
(wiw)(责任编辑:综合)
Bacaan Dzikir di Bulan Rajab, Agar Mendapat Pahala yang Berlimpah
Miris! KPK Temukan Pungli di Raja Ampat, Pelaku Kantongi Rp18,25 Miliar
Kenapa Tokek Bisa Betah di Rumah?
Presiden Joko Widodo Resmikan 16 Ruas Jalan Daerah di Provinsi Lampung
Bima Arya Targetkan Retreat Kepala Daerah Sebelum Ramadan, Tunggu Pelantikan
- Berapa Waktu Ideal Menyuapi Makan Anak di Masa MPASI?
- Hotel Paling Berbahaya di Dunia, Sensasi Bermalam Dikelilingi Hiu
- Mendagri Tito Karnavian Sebut Ada 5 Pj Gubernur yang Maju di Pilkada 2024
- 7 Mal di Jakarta yang Instagramable, Salah Satunya Senayan Park
- Pagar Laut Rugikan Rakyat Kecil, Serikat Nelayan NU Desak Pemerintah Batalkan PSN PIK 2!
- FOTO: Kurangi Limbah Fashion, Pakaian Bekas Makin Dilirik di Jepang
- Kemendag Akan Terapkan Bea Impor 200 Persen, Kemenperin Beri Klarifikasi
- FOTO: Kurangi Limbah Fashion, Pakaian Bekas Makin Dilirik di Jepang
-
Bima Arya Targetkan Retreat Kepala Daerah Sebelum Ramadan, Tunggu Pelantikan
JAKARTA, DISWAY.ID -Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan pembekalan atau retreat kepala d ...[详细]
-
Kuasa Hukum SYL Sebut Kliennya Tak Terima Ucapan Jaksa KPK
JAKARTA, DISWAY.ID --Kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamaluddin Koedoeboen mengungkapkan, kl ...[详细]
-
Istana Sebut Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Sampai Saat Ini
JAKARTA, DISWAY --Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut belum ada rencana Presiden ...[详细]
-
BNI Setor Dividen Rp13,9 Triliun, Erick Thohir: Bentuk Kontribusi Nyata bagi Perekonomian
Warta Ekonomi, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi langkah ...[详细]
-
Pemprov Jakarta Jadi Dalang Penyaluran Saldo Dana Bansos KJP Plus 2025 Tahap I Batal Cair
JAKARTA, DISWAY.ID -Penyaluran saldo dana bansos KJP Plu 2025 tahap I batal dilakukan pada bulan Jan ...[详细]
-
PBNU Buka Suara Soal Lima Pemuda NU Temui Presiden Israel
JAKARTA, DISWAY.ID-- Pertemuan 5 orang yang mengatasnamakan Nahdliyin atau warga nu dengan Presiden ...[详细]
-
Tokoh NU Bantah Pemberian Izin Tambang Ormas Keagamaan Bentuk Kompensasi Politik
JAKARTA, DISWAY.ID- Tokoh Nadhlatul Ulama (NU), Ikhsan Abdullah membantah jika pemberiankonsesitamba ...[详细]
-
Konsumsi 7 Ikan Ini Bagus untuk Meningkatkan Kecerdasan Otak Anak
Daftar Isi 1. Ikan salmon ...[详细]
-
9 Buah yang Mengandung Kalsium, Sehat dan Menyegarkan
Daftar Isi 1. Jeruk ...[详细]
-
Sah! Ini Alasan NasDem Dukung Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024, PDI
JAKARTA, DISWAY.ID --Langkah menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution di pemilihan Gubernur (Pil ...[详细]
Retreat Kepala Daerah Terpilih Tak Bebani Anggaran, Wamensesneg: Harinya Berkurang Jadi 7 Hari
Menko Polhukam Tegaskan Istana dan Akses Jalan di IKN Siap Digunakan Perayaan HUT ke
- FOTO: Louis Vuitton dan 'Perjalanan ke Amerika'
- VIDEO: Gajah
- Server Pusat Data Nasional Berangsur Pulih, Kominfo Pastikan Layanan Keimigrasian Mulai Normal
- PKB Tegaskan Tidak Cawe
- Cara Daftar KIP Kuliah 2025 untuk Dapat Saldo Dana Hingga Rp 1,4 Juta Per Bulan, Cek NISN dan NIK
- Cak Imin Dorong Seluruh Pemimpin PKB Jadi Inisiator Perbaikan di Indonesia
- Tokoh NU Bantah Pemberian Izin Tambang Ormas Keagamaan Bentuk Kompensasi Politik