Bank Indonesia (BI) resmi memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50%. Langkah ini diikuti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) dalam jumlah serupa. Kebijakan ini dinilai menjadi stimulus penting untuk mendorong pertumbuhan kredit, terutama di segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menyatakan, pelonggaran moneter dan penyesuaian TBP berpotensi mempercepat pemulihan kredit yang sempat tertekan oleh tekanan global dan lemahnya permintaan domestik.

“Langkah ini krusial, mengingat perlambatan penyaluran kredit termasuk ke UMKM yang terdampak ketidakpastian global dan pelemahan ekonomi domestik,” ujar Josua kepada Warta Ekonomi, Jumat (30/5/2025).

Baca Juga: BI Turunkan Suku Bunga, Jadi Angin Segar Bagi Warga Cari Rumah! Ara Sebut Kebijakan Pro Rakyat

Data BI mencatat pertumbuhan kredit UMKM per April 2025 hanya mencapai 2,60% (YoY), anjlok dibanding pertumbuhan tahunan yang sebelumnya konsisten di atas 15%. Menurut Josua, kondisi ini menandakan pentingnya stimulus tambahan agar sektor UMKM dapat kembali tumbuh.

Ia juga menilai keputusan BI bersifat forward-looking, mencerminkan ekspektasi terhadap penurunan inflasi dan perlambatan ekonomi ke depan. Sementara itu, keputusan LPS dinilai backward-looking, menyesuaikan dengan tren penurunan suku bunga simpanan di perbankan sebagai respons awal terhadap pelonggaran moneter BI.

“Penurunan TBP memberi ruang bagi bank untuk menurunkan bunga deposito tanpa khawatir kehilangan dana pihak ketiga,” jelasnya.

Baca Juga: BI Borong SBN Rp96 Triliun, Ini Penyebabnya!

Kendati langkah BI dan LPS dinilai tepat, Josua menegaskan perlunya stimulus tambahan, terutama dalam bentuk penjaminan kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi bunga untuk mempercepat pemulihan kredit UMKM.

“Dukungan fiskal berupa subsidi bunga dan penjaminan kredit akan membuat kredit UMKM benar-benar pulih,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong adanya transformasi digital dan perluasan inklusi keuangan agar UMKM lebih bankable dan mudah mengakses pembiayaan formal.

“Akses pembiayaan yang merata hanya bisa dicapai jika UMKM terdigitalisasi dan masuk dalam sistem keuangan formal,” pungkas Josua.